WAHYU MEILANO, NIM. 502015285 (2019) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 238/PID.SUS/2018 PN.LHT). Skripsi thesis, Universitas Muhammdiyah Palembang.

	Text Skripsi Cover dan Bab 1-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text BAB II - Lampiran-dikonversi.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 238/PID.SUS/2018 PN.LHT) Oleh: Wahyu Meilano Tindak pidana politik uang merupakan tindak pidana yang merusak dan mencederai suatu demokrasi. Tindak pidana merupakan tindak pidana yang sulit dalam pembuktianya, baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan, yang menyebabkan kesulitan bagi jaksa dalam membuktikan dipersidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidanapolitik uang sehingga megakibatkan kesulitan bagi hakim untuk memberikan putusan yang adil bagi korban maupun terdakwa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaku tunggal dalam perkara tindak pidana politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah di daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat? Apakahputusan hakim telah memenuhi unsur keadilan dalam kasus Tindak Pidana Politik uang?Tujuanpenelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut serta mengetahui apakah putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan. . Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifatdeskriptif dengan pendekatan yuridisempiris. Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka dan teknik wawancara. Kemudian seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan putusan kasus perkosaan mengacu pada Pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan telah mempertimbangkan secara yuridis maupun non yuridis serta telah memebuhirasa keadilan karena hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan Kata kunci : Putusan Hakim, Keadilan, Tindak Pidana Money Politic.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Putusan Hakim, Keadilan, Tindak Pidana Money Politic
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	23 May 2019 03:46
Last Modified:	23 May 2019 03:46
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4484

Actions (login required)

View Item