MUHAMAD REZA PAHLEVI, NIM. 91216060 (2018) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ILEGAL STS (SHIP TO SHIP) TRANSFER BBM (BAHAN BAKAR MINYAK) DI LAUT INDONESIA. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91216060_BAB I _DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 91216060_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

STS Ilegal, dikenal dengan istilah “kapal kencing dilaut” oleh publik. Di tanah air sudah acap kali terjadi sebelumnya, misalnya disekitar Riau banyak kapal yang dipercayakan Pertamina untuk mengangkut BBM melakukan kejahatan kencing di laut. Hal tersebut merupakan kejahatan Maritim khas Indonesia dimana pelaku kejahatan (perpetrator) adalah carrier atau transporternya sendiri. Penegakan hukum terhadap ilegal STS di Indonesia masih tertatih-tatih. Setiap penggerebekan yang berhasil memang dibawa ke meja hijau, namun putusannya seringkali tidak memberikan efek jera sehingga dilain waktu kejahatan yang sama diulang kembali.Oleh karena itu, dorongan dari stack holder kemaritiman agar lebih serius dalam menangani kapal kencing di laut, sebab ada beberapa kasus yang sama yang proses penangkapannya tidak transparan sehingga tidak sampai ke meja hijau. Jikapun proses hukum berlajut, seringkali yang menjadi pesakitannya hanyalah kru kapal, Nakhoda beserta ABK nya. Sedangkan tidak mungkin tidak kita berasumsi bahwa kru kapal tidak bekerja sendiri tanpa ada yang memotori. Sementara, kapal yang menampung BBM curian berlayar tanpa tersentuh hukum. Kapal-kapal penampung ini kebanyakan berbendera kemudahan (Flag of Convenience/FOC). Flag State tidak bisa mengontrol karena seringkali tidak tahu siapa owner sesungguhnya dari kapal-kapal yang mengibarkan bendera FOC. Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan diatas, didalam upaya penegakan hukum dan pencegahan terjadinya ilegal STS Transfer ini kepada seluruh pihak terkait dibutuhkan adanya KEJUJURAN, TRANSPARANSI, KOMITMEN dan KEPEDULIAN khususnya pada 1. Aturan atau hukum pemerintah yang tegas serta sanksi yang berat, 2. Para penegak hukum dan para pekerja yang memiliki integritas tinggi, 3. Kelengkapan sarana dan prasarana para penegak hukum dan para pekerja PT. Pertamina termasuk modernisasi mengikuti kemajuan teknologi, 4. Kesejahteraan pekerja dan awak kapal, 5. Pembaharuan budaya kedalam suatu sistem yang ketat. Dengan demikian, penulis yakin jika itu dilaksanakan maka permasalahan ilegal STS setidaknya dapat ditekan seminimal mungkin sampai pada akhirnya hilang dengan sendirinya Kata Kunci: Ship to Ship (STS) illegal, pencurian bahan bakar minyak (BBM), Ketegasan Hukum

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing, Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. 2. Dr. Erli Salia, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Ship to Ship (STS) illegal, pencurian bahan bakar minyak (BBM), Ketegasan Hukum
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	20 Apr 2019 05:20
Last Modified:	20 Apr 2019 05:20
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4389

Actions (login required)

View Item