PENERAPAN HAK TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK DIDAMPINGI ADVOKAT DIPERSIDANGAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

KHOIRODI ASMAWI, NIM. 502015007 (2019) PENERAPAN HAK TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK DIDAMPINGI ADVOKAT DIPERSIDANGAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502015007_BAB I_DAFTAR PSUTAKA.pdf

Download (366kB) | Preview
[img] Text
502015007_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah penerapan hak terdakwa tindak pidana korupsi untuk didampingi advokat dipersidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri klas I A Palembang ? dan Apakah akibat hukum apabila terdakwa tindak pidana korupsi tidak didampingi advokat dipersidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri klas I A Palembang ?. jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi datadata sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Penerapan hak terdakwa tindak pidana korupsi untuk didampingi advokat dipersidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri klas I A Palembang, yaitu sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 54 KUHAP : yaitu Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini dan Akibat hukum apabila terdakwa tindak pidana korupsi tidak didampingi advokat dipersidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri klas I A Palembang, yaitu dakwaan atau tuntut5an dari penuntut umum menjadi tidak sah, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 545K/Pid.sus/2011. Kata Kunci : Hak Terdakwa, Advokat, Pengadilan Tipikor.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing, Rusniati, S.E., S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Hak Terdakwa, Advokat, Pengadilan Tipikor.
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 18 Apr 2019 05:03
Last Modified: 18 Apr 2019 05:03
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4382

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.