syande rambe, NIM. 502015103 (2019) KEWENANGAN POLISI MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502015103_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (305kB) | Preview
	Text 502015103_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)

Abstract

Penyidik tindak pidana korupsi oleh Polri, khususnya dalam perkara korupsi tersebut mengandung reaksi dari kalangan praktisi hukum maupun akademisi. Setidaknya telah menimbulkan pertentangan perihal kewenangan melakukan penyidikan atas tindak pidana tersebut antara Polri dan Kejaksaan. Walaupun demikian, kenyataannya penyidik oleh Polri tetap berjalan dan tidak bergeming di dalam melakukan pemeriksaan terhadap beberapa tersangka tersebut. Untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan polisi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan, dan juga untuk mengetahui dan memahami hambatan polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dipahami kewenangan polisi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan adalah: berdasarkan Pasal 6 KUHAP Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Tahun 1983, dimana menyebutkan bahwa terhadap perkara yang menggunakan ketentuan khusus acara pidana antara lain tindak pidana korupsi, penyidikannya dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah: kurang keterbukaan dari aparat pemerintah pada umumnya, bahkan bersikap menutupi dan tidak jarang bersikap apatis, lebih lanjut para pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya adalah orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, serta intelektual yang cukup, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum (Polri) untuk mendapatkan bukti yang diperlukan yang pada akhirnya menciptakan situasi yang tidak mendukung didalam pengungkapan, kesulitan lainnya, bahwa uang hasil korupsi sudah disimpan di Bank dan atau telah dicampur dengan keuangan keluarga (uang isteri atau anak-anaknya). Kata kunci: Kewenangan polisi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Reny Okpirianti,SH., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan polisi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	20 Apr 2019 05:21
Last Modified:	20 Apr 2019 05:21
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4343

Actions (login required)

View Item