ABI IBDILLAH, NIM. 502015275 (2019) UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502015275_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (366kB) | Preview
	Text 502015275_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)

Abstract

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Apakah Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan perdagangan manusia ? dan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia ?. jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan perdagangan manusia harus mecakup tiga aspek perdagangan: segi persediaan, para pelaku perdagangan, dan segi permintaan. Pada segi persediaan, kondisikondisi yang memicu perdagangan harus diarahkan dengan program-program yang mendidik masyarakat untuk waspada akan bahaya perdagangan, memperbaiki kesempatan pendidikan dan sistem sekolah, menciptakan kesempatan ekonomis, mempromosikan persamaan hak, mendidik masyarakat yang menjadi sasaran mengenai hak-hak hukum mereka dan menciptakan kesempatan hidup yang lebih baik dan lebih luas. Pada level pelaku perdagangan, program-program pelaksanaan hukum harus mengenali dan menghalangi jalurjalur perdagangan; mengklarifikasikan definisi-definisi hukum dan mengkordinasikan tanggung jawab pelaksanaan hukum; menuntut para pelaku perdagangan dan mereka yang membantu dan bersekongkol dengannya; dan memerangi korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari perdagangan manusia, yang mengikis peranan hukum. Pada segi permintaan, orang-orang yang mengeksploitasi orang-orang yang diperjualbelikan harus dikenali dan dituntut. Nama Para majikan kerja paksa dan para pelaku eksploitasi terhadap korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual harus disebutkan dan dibuat malu. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat harus dilakukan di negara-negara tujuan untuk membuat perdagangan semakin sulit disembunyikan atau diacuhkan. Masyarakat harus ditarik dari situasi perbudakan dan dikembalikan ke keluarga dan masyarakatnya. Dan Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia Secara substansial produk perundang-undangan yang ada sudah cukup untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia. Selain KUHP, kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentangi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu beberapa produk perundang-undangan yang lain seperti : Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan; UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tetapi secara struktural, kita belum memiliki aparat hukum yang cukup handal dan secara kultural masih banyak kendala seperti sikap permisif masyarakat terhadap perdagangan manusia. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perdagangan Manusia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: Luil Maknun, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Perdagangan Manusia.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	08 Apr 2019 04:12
Last Modified:	08 Apr 2019 04:12
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4232

Actions (login required)

View Item