Narto Kurniawan, NIM 502015382 (2019) SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM SKRIPSI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 1.502015382_BAB 1_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 2.502015382_BAB 2_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Download (483kB) | Preview

Abstract

SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM Oleh : NARTO KURNIAWAN 502015382 Judul dari karya ilmiah ini adalah Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Fiqh Jinayah. Di latar belakangi oleh semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi saat ini, tidak hanya terjadi di negeri tercinta sendiri Negara Indonesia, melainkan hampir di seluruh belahan dunia ini, tidak hanya negara-negara maju saja, akan tetapi negara-negara yang berkembangpun mengalami nasib yang sama. Korupsi merupakan masalah yang sangat serius itulah sebabnya kenapa tindak pidana korupsi ini disebut “Extra Ordinary Crime” yang artinya kejahatan yang luar biasa, sebab dapat merugikan negara dan warga negaranya. Dan dalam penegakkan hukumpun tindak pidana korupsi ini tidaklah mudah, karena dalam upaya pemberantasannya masih sering disparitas pidana dalam hal penerapan sanksi dan atau penjatuhan hukumannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sanksi sanksi pidana terhadap kejahatan tindak pidana korupsi, dari sisi hukum positif Indonesia dan dari sisi hukum pidana Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fiqh Jinayah Sehingga perbedaan apa saja yang dapat dilihat dari kedua sisi hukum ini, baik dari definisi nya, maupun solusi dalam menanggulangi kasus tindak pidana korupsi, peran dan gambaran seperti apa yang ditawarkan oleh hukum Islam Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, diperoleh hasil bahwa penerapan sanksi yang dijatuhkan di hukum positif Indonesia itu masih banyak keraguan karena sanksi yang bersifat tertulis saja masih berbeda dengan faktanya, jika kita melihat penerapan sanksi yang ada di hukum Islam yang dimana mayoritas penduduknya beragama Islam itu lebih tepat dan sanksi yang diberikanpun mempunyai kesan yang sangat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. ABSTRACT SANCTIONS FOR CORRUPTION IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW BY : NARTO KURNIAWAN 502015382 The title of this scientific work is Corruption Penalty Indonesian Positive Legal Perspective and Islamic of Law. In the background by the increasing number of corruption cases that occur at this time, not only occur in our own beloved country of Indonesia, but almost in all parts of the world, not only developed countries, but developing countries experience the fate the same one. Corruption is a very serious problem that is why the crime of corruption is called "Extra Ordinary Crime" which means extraordinary crime, because it can harm the state and its citizens. And in enforcing the criminal code of corruption, it is not easy, because in an effort to eradicate it there is still frequent criminal disparity in terms of the application of sanctions and / or the imposition of sentences. This study aims to find out and understand criminal sanctions against criminal acts of corruption, from the side of Indonesian positive law and from the side of Islamic criminal law or better known as Jinayah Fiqh So what differences can be seen from both sides of the law, both from the definition, and the solution in overcoming cases of corruption, the role and description of what is offered by Islamic law From the results of the research conducted by the author, the results obtained that the implementation of sanctions imposed on Indonesian positive law are still a lot of doubts because the written sanctions are still different from the facts, if we see the application of sanctions in Islamic law where the majority of the population is Muslim it is more appropriate and the sanction given has the impression that it is very suitable for the crime committed.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Korupsi, Hukum Islam, Penerapan Sanksi
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	06 Apr 2019 02:10
Last Modified:	06 Apr 2019 02:10
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4196

Actions (login required)

View Item