RIO OKTAVIYANDI, 502015412 (2019) ANALISIS HUKUM NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DIBUAT DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502015412_BAB 1_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (876kB) | Preview
	Text 502015412_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)

Abstract

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah : (1) sebagai tanda pengenal diri atau tanda identitas wajib pajak, dan (2) sarana administrasi perpajakan. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya. Ini adalah untuk mengetahui perkembangan ilmu khususnya pengetahuan di bidang hukum dan untuk mengetahui fungsi analisis hukum nomor pokok wajib pajak yang dibuat di Kantor Pratama Pajak Plaju kota Palembang.Penelitian ini merupakan penelitian hokum yuridi sempiris meneliti aspek hukum, asas hukum, kaidah hukum, doktrin, dan lain-lain. Penelitian hokum normative mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Dari bahan-bahan yang dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hokum sekunder kemudian di olah dan di analisis secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa: 1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2) Seiring dengan kemajuan teknologi kantor pelayanan pajak pratama Palembang Seberang Ulu memanfaatkan teknologi untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak dan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. 3) E-Fin yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak dapat digunakan sebagai pelaporan SPT secara online maupun mencetak billing pembayaran pajak dengan sendirinya. Kata kunci: Nomor Pokok Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Dr. Arief Wisni Wardhana,SH.,M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Nomor Pokok Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	30 Mar 2019 04:52
Last Modified:	30 Mar 2019 04:52
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4078

Actions (login required)

View Item