FIRZIA DWISQA RAMADHANIE, NIM.502022110 (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS DI POLAIRUD SUMATERA SELATAN). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiah Palembang.

	Text 502022110_COVER_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 502022110_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text 502022110_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text 502022110_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text 502022110_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text 502022110_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022110_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Illegal fishing merupakan salatr satu bentuk tindak pidana di bidang perikanan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara serta berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya laut. Wilayah perairan Sumatera Selatan yang memiliki potensi sumber daya perikanan cukup besar juga tidak terlepas dari berbagai praktik penangkapan ikan secara ilegal, seperti penggunaan bahan peledak, alat tangkap terlarang, serta penggunaan surat izin penangkapan ikan palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Sumatera Selatan serta untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh aparct penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara terhadap aparat Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Selatan serta melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan laporan, penyelidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, serta proses penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undqng Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selain itu, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Polairud tidak hanya bersifat represif melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga bersifat preventif melalui kegiatan patroli rutin di wilayah perairan, pemeriksaan dokumen perizinan kapal dan alat tangkap, serta penyuluhan kepada masyarakat nelayan mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Dengan adanya upaya penegakan hukum yang konsisten serta kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat, diharapkan praktik illegal fishing di wilayah perairan Sumatera Selatan dapat diminimalisir.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr.Darmadi Djufri,S.H..M.H NBM/NIDN :832893/0222076992 2. Yonani Hasyim.S.H..M.H NBM/NIDN:1009222/0204086702
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Illegal Fishing, Polairud, Perairan Sumatera Selatan, Tindak Pidana Perikanan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	30 Oct 2026 03:51
Last Modified:	30 Oct 2026 03:51
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/38036

Actions (login required)

View Item