M. REZA LAZUARDI, NIM : 502021333 (2026) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERKARA DEELNEMING DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCULIKAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (STUDI PUTUSAN NO 244-K-PM-II-08-AD). Skripsi thesis, FAKULTAS HUKUM.

Preview	Text 502021333_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021333_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (685kB)
	Text 502021333_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (559kB)
	Text 502021333_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (559kB)
	Text 502021333_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text 502021333_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text 502021333_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (900kB)
	Text 502021333_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERKARA DEELNEMING DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCULIKAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (STUDI PUTUSAN NO 244-K-PM-II-08-AD) M. REZA LAZUARDI 502021333 Pertanggungjawaban pidana dalam perkara deelneming merupakan konsep hukum yang menekankan bahwa tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak yang turut serta, menyuruh, atau membantu melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Konsep ini menjadi penting ketika diterapkan dalam lingkungan militer, khususnya dalam perkara pembunuhan berencana dan penculikan yang melibatkan anggota militer sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 244-K/PM.II-08/AD. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap masing-masing pelaku dalam perkara tersebut serta menilai kesesuaian penerapan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP dan hukum pidana militer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan militer yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara deelneming harus didasarkan pada peran aktif, tingkat kesengajaan, dan kontribusi nyata masing-masing pelaku dalam terjadinya tindak pidana. Status sebagai anggota militer tidak menghapus pertanggungjawaban pidana meskipun pelaku berada dalam struktur komando. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan dalam menilai batas antara pelaksanaan perintah jabatan dan keterlibatan aktif dalam kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan asas pertanggungjawaban pribadi secara konsisten dan penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum agar sistem peradilan militer tetap menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Deelneming, Pembunuhan Berencana, Penculikan, Peradilan Militer

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Luil Maknun, S.H., M.H. 2. Mona Wulandari, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Deelneming, Pembunuhan Berencana, Penculikan, Peradilan Militer
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	12 Oct 2026 06:14
Last Modified:	12 Oct 2026 06:14
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/37812

Actions (login required)

View Item