Ferdita Rimasari, 502022346 (2026) Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas Hak Uang Kompensasi (Analisis Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

	Text 502022346 _cover_Bab I_ Daftar Pustaka.pdf Download (3MB)
	Text 502022346_Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text 502022346_Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text 502022346_Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text 502022346 _Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text 502022346_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text 502022346_full Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa pergeseran paradigma dalam perlindungan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), khususnya melalui pengaturan hak uang kompensasi. Uang kompensasi merupakan hak normatif yang wajib dibayarkan kepada pekerja setelah berakhirnya jangka waktu PKWT sebagai bentuk kompensasi atas tidak adanya jaminan keberlanjutan kerja. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan perlindungan hukum terhadap hak uang kompensasi bagi pekerja PKWT serta penerapannya dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah terbaru, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada konstruksi norma dan implementasinya dalam praktik peradilan hubungan industrial. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hak uang kompensasi lahir demi hukum (ipso jure) pada saat berakhirnya jangka waktu PKWT dan wajib dibayarkan tepat pada saat selesainya setiap periode kontrak, termasuk sebelum perpanjangan kontrak berikutnya. Pengaturan tersebut mencerminkan perlindungan hukum preventif melalui norma yang tegas dan perlindungan hukum represif melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2025/PN-Plg, Majelis Hakim menegaskan kewajiban pengusaha untuk membayar uang kompensasi secara tunai dan sekaligus berdasarkan masa kerja riil pekerja. Putusan tersebut memperkuat prinsip bahwa uang kompensasi bukan merupakan pesangon akibat pemutusan hubungan kerja, melainkan hak normatif yang harus dipenuhi pada saat berakhirnya jangka waktu PKWT. Perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT atas hak uang kompensasi secara normatif telah memiliki dasar yang jelas dan tegas. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pengawasan ketenagakerjaan dan kepatuhan pengusaha dalam melaksanakan kewajiban pembayaran tanpa menunggu adanya gugatan dari pekerja.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr.Helwan Kasra, S.H.,M.Hum 2. Dr. Serlika Aprita, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan hukum, PKWT, uang kompensasi, hak normatif, hubungan industrial.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Acara Perdata dan Pengadilan Ilmu Hukum > Hukum Perdata Ilmu Hukum > Konflik Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	30 Sep 2026 04:46
Last Modified:	30 Sep 2026 04:46
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/37700

Actions (login required)

View Item