TRIA ANGGI PRIMADINI, 502019266 (2025) PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502019266_COVER, BAB 1, DAPUS.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text 502019266_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text 502019266_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text 502019266_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text 502019266_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text 502019266_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 502019266_FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Pembalakan liar (Ileggal Logging) merupakan tindak menebang pohon yang dilakukan secara liar dengan tujuan untuk mengambil kayu dan menjualnya, kegiatan Illegal Logging ini membuat hutan menjadi gundul. Kegiatan pembalakan liar sendiri terdiri dari beberapa jenis diantaranya orang atau masyarakat yang tinggal disekitar hutan dan perusahaan yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana Illegal Logging dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? Apakah terdapat ketidak singkronan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lebih komprehensif dalam mengatur Illegal Logging dengan cakupan luas, objek hukum yang beragam (Termasuk Lingkungan) subjek hukum dan individu dan korporasi, sanksi kumulatif (Penjara, Denda, Perampasan), serta menganut strict liability dan delik formil. Sebaliknya, KUHP terbatas pada delik-delik umum (Pencurian dan Perusakan), hanya mengakui subjek hukum individu, sanksi pidana pokok, dan menganut asas societas delinquere non potest serta delik materil, sehingga menyebabkan ketidak singkronan signifikan dalam penanganan Illegal Logging terutama terkait subjek hukum korporasi, asas pertanggungjawaban, jenis delik, dan sanksi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Febrina Hertika Rani, SH., MH 2. Dea Justicia Ardha, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Illegal Logging, Perbandingan, Tindak Pidana
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	01 Oct 2026 05:53
Last Modified:	01 Oct 2026 05:53
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/37697

Actions (login required)

View Item