SANDRI RAMA DINATA, NIM :502022005 (2026) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PEGAWAI NEGRI SIPIL PADA PERKARA PUTUSAN MA NO.1209 K/PID.SUS/2023. Skripsi thesis, FAKULTAS HUKUM.

Preview	Text 502022005_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022005_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text 502022005_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (63kB)
	Text 502022005_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text 502022005_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text 502022005_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (769kB)
	Text 502022005_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERKARA PUTUSAN MA NO.1209 K/PID.SUS/2023 SANDRI RAMA DINATA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023 serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa, alat dan barang bukti, fakta persidangan, serta terpenuhinya unsur Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kondisi kejiwaan terdakwa tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena terdakwa masih memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan bersifat individual karena terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan penghapus pidana. Kedudukan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, namun tindak pidana yang dilakukan juga menimbulkan konsekuensi dalam hubungan kedinasan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksananya, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana dapat dikenakan sanksi administratif atau kepegawaian sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban PNS yang melakukan tindak pidana narkotika dapat berlangsung dalam dua ranah, yaitu pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana dan pertanggungjawaban kedinasan berdasarkan ketentuan kepegawaian. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Narkotika; Pegawai Negeri Sipil; Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Mahkamah Agung.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. 2. Abdul Jafar, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Narkotika; Pegawai Negeri Sipil; Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Mahkamah Agung.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	28 Sep 2026 04:46
Last Modified:	28 Sep 2026 04:46
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/37610

Actions (login required)

View Item