RELLY VIVIANDA, NIM. 91222050 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK INDIVIDU DALAM PERISTIWA PELANGGARAN KEAMANAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI DI SISTEM DIGITAL. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

	Text 91222050_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.PDF - Published Version Download (5MB)
	Text 91222050_BAB II_PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text 91222050_BAB III.PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text 91222050_BAB IV.PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (62kB)
	Text 91222050_DAFTAR PUSTAKA.PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text 91222050_Cover_sampai_Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Perkembangan sistem digital memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan serius terkait dengan keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Pelanggaran terhadap data pribadi dapat mengancam hak-hak individu, termasuk hilangnya privasi serta menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun non-materiil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak individu dalam peristiwa pelangaran keamanan kerahasiaan data pribadi di sistem digital ; 2) Bagaimana tanggung jawab pelaku pelanggaran hak individu terhadap keamanan kerahasiaan data pribadi di sistem digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui sumber sekunder, termasuk literatur dan studi kasus terkait pelanggaran privasi datapribadi yang telah menjadi subjek gugatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak individu dalam peristiwa pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi di sistem digital sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PDP No. 27 Tahun 2022, yaitu bahwa setiap orang memiliki hak untuk meminta agar data pribadinya dilindungi. Serta tanggung jawab pelaku pelanggaran hak individu terhadap keamanan kerahasiaan datapribadi sistem digital, yaitu tanggung jawab hukum, moral, dan teknologi. Tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU PDP memberikan sanksi administratif. Tanggung jawab moral sebagaimana diatur dalam Pasal 67 hingga 70 UU PDP memberikan saknsi pidana. Serta tanggung jawab teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU PDP memberikan saknsi perdata. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat dalam menjamin perlindungan terhadap datapribadi. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kerja sama antara pemerintah, organisasi pengelola data, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan data, melindungi individu, dan menjaga integritas sistem digital. Penelitian ini menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan lingkungan hukum yang mendukung privasi dan memberikan mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Individu, Pelanggaran Keamanan, Kerahasiaan Data Pribadi, Sistem Digital

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. 2. Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, SH.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Hak Individu, Pelanggaran Keamanan, Kerahasiaan Data Pribadi, Sistem Digital
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	24 Sep 2026 04:01
Last Modified:	24 Sep 2026 04:01
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/37567

Actions (login required)

View Item