YUSUF RACHMADI, NIM: 91224023 (2026) Analisis Yuridis terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau (Studi Kasus Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2025/PA.LLG). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

	Text bab 1+dapus (1).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text bab (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text bab(3).pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text bab (4).pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	Text full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perkawinan sebagai suatu ikatan yang memiliki dimensi lahiriah dan batiniah, pelaksanaan perkawinan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum. Salah satu persyaratan tersebut adalah batas usia minimal calon suami dan istri, yakni 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan. Meski demikian, ketentuan batas usia tersebut tidak selalu bersifat mutlak. Dalam keadaan tertentu, calon pasangan yang belum mencapai usia minimal masih dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan melalui permohonan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan merupakan mekanisme hukum yang memberikan pengecualian terhadap syarat usia bagi calon suami atau istri agar tetap dapat melakukan perkawinan secara sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dispensasi nikah di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam menolak permohonan dispensasi nikah ditinjau dari prinsip hukum perkawinan dan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan sumber primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau dan peraturan perundang-undangan terkait (UU No. 16 Tahun 2019, PERMA No. 5 Tahun 2019), serta sumber sekunder berupa literatur dan jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dispensasi nikah di Indonesia mengacu pada UU Perkawinan, PERMA No. 5/2019, dan prinsip perlindungan anak, yang mewajibkan hakim mempertimbangkan kematangan fisik, psikologis, dan kepentingan terbaik anak. Namun, pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2025/PA.LLG cenderung formalistik dan tidak komprehensif, sehingga penolakan dispensasi nikah tidak sepenuhnya sesuai secara yuridis. Penetapan tersebut kurang mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan hak anak, serta belum sepenuhnya menerapkan prinsip best interest of the child. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pengadilan melakukan pemeriksaan dispensasi nikah secara lebih menyeluruh, memperhatikan prinsip perlindungan anak, serta menyusun pedoman interpretasi “alasan sangat mendesak” yang lebih jelas. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan bagi hakim untuk memastikan Penetapan dispensasi nikah konsisten dan berkeadilan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., 2. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H,
Uncontrolled Keywords:	dispensasi nikah, perlindungan anak, Penetapan pa lubuklinggau
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Keluarga dan Perkawinan
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Perpustakaan umpalembang
Date Deposited:	17 Sep 2026 07:51
Last Modified:	17 Sep 2026 07:51
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/37488

Actions (login required)

View Item