M. WIRADINATA ARZAQ, 02023396.P (2026) ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OELH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI PUTUSAN PERADILAN MILITER II-08 NOMOR 128-K/PM.II.08/AD/VI/2025). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
02023396.P_COV, BAB 1, DAPUS.PDF.pdf - Published Version Download (2MB) |
|
|
Text
02023396.P_BAB II.PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (492kB) |
|
|
Text
02023396.P_BAB III.PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (421kB) |
|
|
Text
02023396.P_BAB IV.PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (12kB) |
|
|
Text
02023396.P_DAFTAR PUSTAKA.PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (233kB) |
|
|
Text
02023396.P_Lampiran.PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text
02023396.P_FULL.PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
ABSTRAK Kepemilikan senjata api ilegal merupakan ancaman bagi keamanan negara dan masyarakat, termasuk ketika dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang seharusnya menjadi pelopor kepatuhan hukum. Penelitian inibertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Peradilan Militer II-08 NOMOR 128-K/PM.II-08/AD/VI/2025tentang kasus kepemilikan senjata api ilegal oleh anggota TNI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pengendalian Senjata api, Amunisi, dan Bahan Peledak, serta peraturan internal TNI terkait pengelolaan senjata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mengacu pada unsur-unsur tindak pidana yang terbukti secara sah, yaitu adanya unsur objek berupa senjata api yang dinyatakan ilegal melalui pemeriksaan forensik, serta unsur kesengajaan dan tanpa hak dalam memilikinya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor pemicu perbuatan, kedudukan terdakwa sebagai anggota TNI, serta dampak yang mungkin ditimbulkanterhadap citra institusidan keamanan masyarakat.Kepada pelaku telah dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun administratif sesuai ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, namun terdapat aspek yang dapat menjadi bahan evaluasi terkait sinkronisasi peraturan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran senjata API oleh anggota TNI. Implikasi hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyempurnaan kebijakan pengelolaan senjata dan penegakan hukum di lingkungan militer.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | 1. Yudistira Rusydi, SH., M.hum 2. Febrina Hertika Rani, SH., MH |
| Uncontrolled Keywords: | Kepemilikan Senjata API Ilegal;Anggota TNI;Pertimbangan Hakim; Putusan Peradilan Militer; Analisis Yuridis |
| Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Acara Perdata dan Pengadilan |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
| Date Deposited: | 10 Sep 2026 03:58 |
| Last Modified: | 10 Sep 2026 03:58 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/37352 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
