AFRIANSYAH, NIM. 91224039 (2026) PERLINDUNGAN HUKUM PENATA ANESTESI ATAS TINDAKAN ANESTESI TANPA DOKTER ANESTESI DI RUMAH SAKIT. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

	Text 91224039_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (958kB)
	Text 91224039_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (710kB)
	Text 91224039_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (678kB)
	Text 91224039_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (503kB)
	Text 91224039_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (508kB)
	Text 91224039_FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM PENATA ANESTESI ATAS TINDAKAN ANESTESI TANPA DOKTER ANESTESI DI RUMAH SAKIT AFRIANSYAH NIM: 912.24.039 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penata anestesi dalam melaksanakan tindakan anestesi tanpa kehadiran dokter anestesi menurut Permenkes Nomor 18 Tahun 2016 serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penata anestesi dalam pelaksanaan tindakan anestesi tanpa dokter anestesi di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan kewenangan penata anestesi menurut Permenkes Nomor 18 Tahun 2016 menempatkan penata anestesi sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di bawah supervisi dokter spesialis anestesi dengan kewenangan yang bersifat derivatif melalui pelimpahan wewenang secara mandat. Peraturan tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai kewenangan penata anestesi dalam kondisi ketiadaan dokter anestesi sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Kedua, perlindungan hukum bagi penata anestesi meliputi tiga bentuk utama yaitu: (a) perlindungan hukum administratif melalui sistem STRPA, SIPPA, SPO rumah sakit, dan mekanisme MKDKI; (b) perlindungan hukum perdata melalui penerapan doktrin respondeat superior sebagaimana Pasal 1367 KUHPerdata yang menempatkan rumah sakit sebagai penanggung jawab utama; dan (c) perlindungan hukum pidana melalui penerapan prinsip ultimum remedium, alasan pembenar keadaan darurat (overmacht) berdasarkan Pasal 48 KUHP, serta mekanisme penilaian oleh Majelis sebelum proses pidana sebagaimana UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penata Anestesi, Kewenangan, Tindakan Anestesi, Rumah Sakit

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. 2. Dr. Martini, S.H, M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penata Anestesi, Kewenangan, Tindakan Anestesi, Rumah Sakit
Subjects:	Ilmu Hukum > Filsafat dan Teori Hukum Ilmu Hukum > Hukum Sosial
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	22 Aug 2026 04:31
Last Modified:	22 Aug 2026 04:31
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/37049

Actions (login required)

View Item