LINDA, NIM: 91223066 (2026) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 38/PID.SUS/TPK/2024/PN.PLG DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS PALEMBANG. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

	Text 91223066_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 91223066_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (438kB)
	Text 91223066_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (649kB)
	Text 91223066_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text 91223066_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text 912223066_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 91223066_FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor: 38/Pid.Sus/Tpk/2024/Pn.Plg Dalam Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Oleh: Linda Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka tindak pidana korupsi di Indonesia dan perlunya kejelasan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Putusan Pengadilan Tipikor Palembang Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terhadap Yogi Armansyah Putra menjadi objek kajian karena menegaskan batas dan karakteristik penerapan Pasal 3 sebagai delik penyalahgunaan kewenangan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Rumusan masalah pertama, dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg; dan kedua, implikasi putusan dalam perkara nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terhadap penerapan hukum pidana korupsi di Indonesia dimasa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangan putusan pada terpenuhinya unsur “penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3, sementara unsur Pasal 2 tidak terbukti, sehingga dakwaan subsider Pasal 3 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan ini mengonfirmasi orientasi peradilan yang menempatkan penyalahgunaan kewenangan sebagai delik yang tidak mensyaratkan adanya keuntungan pribadi, sekaligus memperkuat prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan program pertanahan. Implikasi putusan turut memberikan pedoman bagi penanganan perkara serupa dan menegaskan perlunya reformulasi kebijakan pemidanaan, konsistensi penerapan norma, penguatan mekanisme penghitungan kerugian negara, serta integrasi hukum administrasi dan pidana guna mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial secara seimbang. Kata Kunci: Putusan Hakim, Pidana Korupsi, Kejahatan Luar Biasa

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Saipudin Zahri, S.H., M.H. 2. Dr. Abdul Latif Mahfuz. S.H., M.Kn.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Putusan Hakim, Pidana Korupsi, Kejahatan Luar Biasa
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	12 Aug 2026 03:04
Last Modified:	12 Aug 2026 03:04
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36923

Actions (login required)

View Item