ANDINI AMELIA PUTRI, NIM : 502021182 (2025) TANGGUNG JAWAB SEORANG SUAMI TENTANG KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI DAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG HUKUM PERKAWINAN. J.O. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019. Skripsi thesis, Fakultas Hukum.
|
Text
502021182_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
502021182_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB) |
||
|
Text
502021182_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB) |
||
|
Text
502021182_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB) |
||
|
Text
502021182_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB) |
||
|
Text
502021182_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
||
|
Text
502021182_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
TANGGUNG JAWAB HUKUM SEORANG SUAMI TENTANG KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI DAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG HUKUM PERKAWINAN J.O. NOMOR 16 TAHUN 2019 . ABSTRAK Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban, termasuk kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anak kandung. Namun, persoalan muncul ketika menyangkut tanggung jawab sorang suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istri dan anaknya untuk memberikan kebutuhan yang baik sandang atau papan. Dalam praktik sosial, istri dan anak kandung sering diperlakukan mencari sendiri makan seperti anak yang tidak ada orang tuanya, tetapi secara hukum masih terdapat perbedaan pengaturan baik dalam Undang- Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak kandung menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. J.O. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta menganalisis akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, dokumen resmi, dan artikel ilmiah, yang kemudian dianalisis secara deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sahnya dalam peratruan perundang unadangan perkawinan tahun 1974 jo. Peraturan perundang-undangan nomor 16 Tahun 2019 hanya mewajibkan seorang suami hanya menafkahi istri dan anak kandungnya sendiri, lain halnya anak dengan bawaan dari istri, meski demikian, suami tetap dianjurkan secara moral dan sosial untuk memberikan nafkah kepada anak bawaan istri, karena sejalan dengan prinsip perlindungan anak serta menciptakan keharmonisan keluarga. Kesimpulannya, pemberian nafkah kepada istri dan anak kandung bersifat kewajiban seorang suami, namun bernilai positif baik secara hukum, sosial, maupun agama. Kata Kunci: Suami, Istri, Anak, Hukum Keluarga, Kewajiban Nafkah, Perlindungan Anak,
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., CTL 2. Syahriati Fakhriah, SH., MH |
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Suami, Istri, Anak, Hukum Keluarga, Kewajiban Nafkah, Perlindungan Anak, |
| Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
| Date Deposited: | 07 Sep 2026 06:11 |
| Last Modified: | 07 Sep 2026 06:11 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36884 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
