AHMAD FAJRIHIDAYAT, NIM: 91222027 (2026) PENYELESAIAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU YANG DILAKUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MUSI RAWAS PADA TAHAPAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text BAB II (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB)
	Text BAB III (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (512kB)
	Text BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text TESIS LENGKAP AHMAD FAJRIHIDAYAT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PENYELESAIAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU YANG DILAKUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MUSI RAWAS PADA TAHAPAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 Oleh : Ahmad Fajrihidayat Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) diberikan kewenangan secara atributif oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak hanya untuk mengawasi penyelenggaran pemilu, tapi juga melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Selain itu Bawaslu juga diberikan kewenangan dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini membahas proses penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas pada tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Musi Rawas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris, melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu perkara Nomor 001/TM/PL/ADM/PROV/06.00/IX/2022 telah dilaksana-kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Proses penyelesaian dimulai dari penemuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, pemeriksaan oleh majelis pemeriksa, hingga pembacaan putusan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Dalam perkara ini, Bawaslu bertindak sebagai lembaga kuasi peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta kendala teknis dalam pembuktian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilu di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Erli Salia, S.H., M.H. 2. Dr. Suharyono, S.H., MH.
Uncontrolled Keywords:	bawaslu, pelanggaran administratif, pemilu
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pemilihan
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Perpustakaan umpalembang
Date Deposited:	01 Aug 2026 03:29
Last Modified:	01 Aug 2026 04:03
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36871

Actions (login required)

View Item