SHEILA VALETARESA, NIM : 502022019 (2026) SANKSI PIDADIA TERIIADAP KEPALA DESA DALAM KASUS KORUPSI DAI{A DESA PETANAI\IG KOTA PRABUMULIH (STUDI PUTUS$I Nomor 2llPid.Sus-TPIU2025/PN PIS). Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text 502022019_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022019_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text 502022019_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text 502022019_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text 502022019_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text 502022019_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (883kB)
	Text 502022019_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK SANKSI PIDANA TERHADAP KEPALA DESA DALAM KASUS KORUPSI DANA DESA PETANANG KOTA PRABUMULIH (STUDI PUTUSAN Nomor 2 l/Pid.Su s -TPKI 2025/PN Pl g) Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa sebagai pemegang kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Salah satu perkara yang mencerminkan hal tersebut adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Petanang sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21lPid.Sus-TPK/2025/PN Plg. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kepala desa petanang (Studi Putusan Nomor 21lPid.SusTPK/2025IPN Plg)? dan (2) pakah pertimbangan hakirn dalam menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 9 bulan telah mencerminkan asas kepastian hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, desa, dan dana desa, serta peraturan Mahkamah Agung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum karena terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, pertimbangan hakim dalam rnenjatuhkan pidana telah didasarkan pada ketentuan hukum dan pedoman pemidanaan yang berlaku. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. Kata Kunci: Tindak Pidana.Korupsi, Dana Desa, Pasal 3 UU Tipikor, Pertimbangan Hakim.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn 2. Jumadi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Tindak Pidana.Korupsi, Dana Desa, Pasal 3 UU Tipikor, Pertimbangan Hakim.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	01 Aug 2026 04:01
Last Modified:	01 Aug 2026 04:01
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36870

Actions (login required)

View Item