KHARISA INAYAH PUTERI, NIM. 502022342 (2026) EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM OLEH BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN DALAM MENDUKUNG BP2RD TERHADAP PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022342_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text 502022342_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text 502022342_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text 502022342_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text 502022342_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text 502022342_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 502022342_ FULL SAMPAI LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penerimaan pajak daerah merupakan komponen vital Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menopang pembangunan dan pelayanan publik. Keterbatasan wewenang eksekutorial Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) dalam melakukan penagihan paksa menjadi latar belakang diperlukannya intervensi hukum melalui pendampingan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan hukum dalam mendukung BP2RD memulihkan keuangan negara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Rumusan masalah difokuskan pada dua pertanyaan pokok bagaimana efektivitas pendampingan hukum yang dilakukan dan apa saja hambatan operasionalnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Jaksa Pengacara Negara dan pejabat BP2RD, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap 25 dokumen bantuan hukum yang telah diterbitkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum melalui instrumen Surat Kuasa Khusus (SKK) terbukti sangat efektif mengkonversi piutang pajak macet menjadi penerimaan riil kas daerah. Jaksa Pengacara Negara berhasil menagih tunggakan dari Pertamina EP Ramba, PT XL Axiata, PHE Jambi Merang, serta sejumlah usaha lokal dengan tingkat kehadiran wajib pajak hampir 100 persen melalui mekanisme non-litigasi. Hambatan ekonomi pasca-pandemi, birokrasi pembayaran berlapis pada sektor migas, serta keterbatasan anggaran operasional yang hanya sekitar Rp38 juta. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan regulasi teknis daerah yang sinkron, digitalisasi data piutang BP2RD, dan penguatan koordinasi lintas sektoral demi keberlanjutan pemulihan keuangan negara.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dosen Pembimbing : I. Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum II. Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Efektivitas, Pendampingan Hukum, Kejaksaan Negeri Mub , BP2RD,Pemulihan Keuangan Negara.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Agama Islam > Hukum Islam (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	25 Jul 2026 04:56
Last Modified:	25 Jul 2026 04:56
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36849

Actions (login required)

View Item