LUFI YUNI MEIDIYANTI, NIM. 91224021 (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DI RUGIKAN DALAM KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN PELEPASAN HAK PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM ( PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NO.153/PDT.G/2022/PN PLG). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91224021_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (768kB) | Preview
	Text 91224021_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (794kB)
	Text 91224021_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB)
	Text 91224021_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text 91224021_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB)
	Text 91224021_FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DI RUGIKAN DALAM KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN PELEPASAN HAK PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM ( PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NO.153/PDT.G/2022/PN PLG) Oleh LUFI YUNI MEIDIYANTI Pengadaan tanah bagi kepentingan umum seringkali memicu terjadinya konflik dan masalah dalam jual beli sehingga munculnya kasus wanpresatsi dalam jual beli tanah bagi kepentingan umum terhadap pemegang hak atas tanah dan pembeli. Sebagaimana terjadi dalam putusan Nomor: 153/Pdt.G/2022/PN Plg (terjadinya wanprestasi dalam jual beli) Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah Apa perlindungan hukum terhadap pihak yang di rugikan dalam kasus wanprestasi perjanjian jual beli pengadaan tanah bagi kepentingan umum (Putusan pengadilan negeri palembang Nomor:153/Pdt.G/2022/PN Plg)? Dan Apa akibat hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli pengadaan tanah bagi kepentingan umum (Putusan pengadilan negeri palembang Nomor: 153/Pdt.G/2022/PN Plg)? Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam kasus wanprestasi perjanjian jual beli pengadaan tanah bagi kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk preventif, melalui mekanisme musyawarah, dan represif, melalui jalur peradilan apabila terjadi pelanggaran hak. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat Dan Akibat hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:153/Pdt.G/2022/PN Plg, adalah kewajiban pihak yang wanprestasi untuk menanggung kerugian materil maupun immateril. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akibat Hukum, Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Wanprestasi

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: 1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. 2. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akibat Hukum, Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Wanprestasi
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	23 Jul 2026 04:31
Last Modified:	23 Jul 2026 04:31
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36839

Actions (login required)

View Item