RIZKI MUSTHAFA, NIM : 91221004 (2024) PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA SELATAN. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91221004_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB) | Preview
	Text 91221004_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (524kB)
	Text 91221004_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text 91221004_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text 91221004_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	Text 91221004_full text.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA SELATAN OLEH RIZKI MUSTHAFA Salah satu bentuk kemandirian daerah dalam penerapan otonomi daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Namun dalam prakteknya, banyak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dibentuk tidak mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 98 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Padahal pembentukan peraturan perundang-undangan harus taat asas baik formil maupun materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dapat berimplikasi secara formil dan materil. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji mengenai apa peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta apa implikasi hukum apabila pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kata kunci: Perancang Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Erli Salia, SH., M.H. 2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.,
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Perancang Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	23 Jul 2026 04:51
Last Modified:	23 Jul 2026 04:51
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36838

Actions (login required)

View Item