HOIRUL MUKMININ, NIM : 502022064 (2026) PENGATURAN DALUWARSA TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Skripsi thesis, Fakultas Hukum.
|
Text
502022064_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (860kB) | Preview |
|
|
Text
502022064_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB) |
||
|
Text
502022064_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB) |
||
|
Text
502022064_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB) |
||
|
Text
502022064_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB) |
||
|
Text
502022064_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB) |
||
|
Text
502022064_COVER SAMPAI LAMPIRAN .pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK PENGATURAN DALUWARSA TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK HOIRUL MUKMININ Pengaturan daluwarsa dalam hukum pidana merupakan batas waktu bagi negara untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan pidana. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, pengaturan tersebut seharusnya mencerminkan prinsip perlindungan anak. Namun, ketentuan daluwarsa terhadap pelaku anak belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan daluwarsa tindak pidana terhadap pelaku anak dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pengaturannya ditinjau dari prinsip perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan daluwarsa terhadap pelaku anak masih mengacu pada ketentuan KUHP dengan adanya pengurangan jangka waktu sebagai bentuk perlakuan khusus. Namun, pengaturan tersebut belum dirumuskan secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, ketentuan yang berlaku belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak, karena masih bersifat formal dan belum mempertimbangkan secara optimal aspek kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta tujuan pembinaan dan rehabilitasi. Kata Kunci: Daluwarsa, Pelaku Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1. Luil Maknun, S.H., M.H 2.Mona Wulandari, S.H., M.H., |
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Daluwarsa, Pelaku Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak |
| Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
| Date Deposited: | 18 Jul 2026 06:11 |
| Last Modified: | 18 Jul 2026 06:11 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36795 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
