FRENGKI TERNANDO, NIM : 912 24 066 (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI LAHAN PLASMA PT CITRA LESTARI BHAKTI DI MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS TANPA AKTA NOTARIS/PPAT. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 912 24 066_BAB I + DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text 912 24 066_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 912 24 066_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
	Text 912 24 066_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text 912 24 066_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text Tesis Frengki Ternando-Parafrase.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh sebab itu, setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam praktiknya, masih banyak transaksi jual beli tanah yang dilakukan tanpa menggunakan akta notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), termasuk dalam jual beli lahan plasma PT Citra Lestari Bhakti (CLBB) di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai keabsahan perjanjian dan akibat hukum dari transaksi tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana keabsahan perjanjian jual beli lahan plasma PT CLBB di Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, dan (2) apa akibat hukum dari perjanjian jual beli lahan plasma yang tidak dibuat di hadapan notaris atau PPAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan berupa wawancara dan observasi terhadap masyarakat pemilik lahan plasma, pihak perusahaan, serta pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum positif dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli lahan plasma yang dilakukan tanpa akta notaris/PPAT pada dasarnya dapat dianggap sah secara perdata sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun secara hukum agraria, perjanjian tersebut tidak memenuhi ketentuan formal karena tidak dibuat dalam bentuk akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akibatnya, peralihan hak atas tanah tidak dapat didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya kekuatan pembuktian, serta potensi sengketa di kemudian hari.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	PEMVBIMBING 1. Dr. A Latif Mahfuz, S.H., M.Kn 2. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Keabsahan Perjanjian, Lahan Plasma, Perjanjian Jual Beli.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Dagang
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Perpustakaan umpalembang
Date Deposited:	16 Jul 2026 07:13
Last Modified:	16 Jul 2026 07:13
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36791

Actions (login required)

View Item