Putri Deviana Max Emman, Nim. 502022338 (2026) PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PPNS BEA DAN CUKAI KOTA PALEMBANG TERHADAP PEREDARAN PONSEL INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) ILEGAL. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

	Text 502022338_BAB I_ DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (642kB) | Request a copy
	Text 502022338 _BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (279kB) | Request a copy
	Text 502022338 _BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (107kB) | Request a copy
	Text 502022338 _BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (55kB) | Request a copy
	Text 502022338 _DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (81kB) | Request a copy
	Text 502022338_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (335kB) | Request a copy
	Text 502022338_Cover_Sampai_Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Kota Palembang terhadap peredaran ponsel dengan International Mobile Equipment Identity (IMEI) ilegal, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Peredaran ponsel IMEI ilegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran di bidang kepabeanan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat, baik dari sisi penerimaan negara maupun keamanan penggunaan perangkat telekomunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh data hasil wawancara dengan pihak PPNS Bea dan Cukai Kota Palembang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap peredaran IMEI ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana oleh PPNS Bea dan Cukai Kota Palembang dilakukan melalui tahapan pengawasan, penindakan, dan penyidikan terhadap pemasukan barang di wilayah pabean. Namun, dalam praktiknya kewenangan PPNS lebih dominan pada tahap pemasukan barang, sehingga terhadap barang yang telah beredar di dalam negeri diperlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan kewenangan, kesulitan pembuktian, perkembangan teknologi, serta adanya jaringan distribusi ilegal yang terorganisir. Dengan demikian, diperlukan sinergi antar lembaga penegak hukum serta peningkatan pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap peredaran ponsel IMEI ilegal.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum 2. Jumadi, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, IMEI Ilegal, Bea dan Cukai, PPNS, Ponsel Ilegal.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	15 Jul 2026 06:13
Last Modified:	15 Jul 2026 06:13
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36780

Actions (login required)

View Item