Rifqi Bara Anugrah Putra, 502021140 (0027) KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021140_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text 502021140_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (711kB)
	Text 502021140_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (579kB)
	Text 502021140_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text 502021140_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (544kB)
	Text 502021140_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502021140_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Palembang dalam mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan lepas bersyarat, serta potensi benturan dengan kewenangan Pengadilan Negeri. Penelitian menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur hukum. Rumusan masalah: (1) Bagaimana kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Palembang dalam pengawasan putusan pidana bersyarat dan lepas bersyarat? (2) Apakah kewenangan tersebut dapat berbenturan dengan kewenangan Pengadilan Negeri? Hasil penelitian menunjukkan kejaksaan berperan sebagai pelaksana eksekusi administratif dan pengawas aktif selama masa percobaan, bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Dalam pidana bersyarat, jaksa memastikan kepatuhan terhadap syarat umum dan khusus, serta dapat mengajukan pencabutan bila dilanggar. Pada lepas bersyarat, pengawasan langsung dilakukan BAPAS, namun kejaksaan tetap memiliki peran koordinatif, yuridis, dan administratif. Secara prinsip, kewenangan kejaksaan dan pengadilan negeri tidak berbenturan karena memiliki fungsi berbeda yang saling melengkapi, meskipun potensi perbedaan tafsir hukum dapat terjadi di lapangan. Kejaksaan memiliki peran strategis menjamin pelaksanaan putusan sesuai hukum. Koordinasi antar lembaga mutlak diperlukan guna mencegah konflik kewenangan dan memastikan efektivitas pengawasan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Drs. Eddy Kastro, S.H.,M.Hum 2. Dr. Angga Saputra, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan, Pengawasan, Pidana Bersyarat, Lepas Bersyarat.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Acara Pidana Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	31 Aug 2026 06:09
Last Modified:	31 Aug 2026 06:09
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36769

Actions (login required)

View Item