TEMI SAPUTRA PRATAMA, NIM. 502022364 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN MINYAK SOLAR ILEGAL (STUDI KASUS NOMOR 841/PID.SUS/2024/PN/PLG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022364_BAB I_DAFTAR PUSTKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022364_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text 502022364_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text 502022364_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text 502022364_DAFTAR PUSTKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text 502022364_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022364_Cover_Sampai Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Tindak pidana pengangkutan minyak solar ilegal merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha yang sah tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengganggu distribusi energi serta mengancam ketertiban hukum di sektor migas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan minyak solar ilegal berdasarkan Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN/Plg, dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan tindak pidana pengangkutan minyak solar ilegal dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Terdakwa terbukti mengangkut minyak solar hasil olahan ilegal tanpa izin usaha yang sah, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp11.250.000.000,00. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan minyak solar ilegal harus dilakukan secara tegas agar tercipta kepastian hukum, perlindungan negara, dan ketertiban distribusi energi nasional.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dosen Pembimbing : I. Atika Ismail S.H.,M.H. II. Febrina Hertika Rani,S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengangkutan Minyak Solar Ilegal,Minyak dan Gas Bumi, Pertimbangan Hakim.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	16 Jul 2026 06:57
Last Modified:	16 Jul 2026 06:57
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36765

Actions (login required)

View Item