Halipan Matsohan, NIM : 91224037 (2026) PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGARALAM DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91224037_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (7MB) | Preview
	Text 91224037_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (779kB)
	Text 91224037_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (725kB)
	Text 91224037_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text 91224037_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 91224037_FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGARALAM DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Oleh Halipan Matsohan Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan politik, penekanannya terletak pada kebijakankebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: Bagaimana Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam dalam Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ? Dan Apakah kendala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam Dalam Melakukan Pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ? Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yaitu sebagai pendekatan utama dalam menggali data primer. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Peranan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap APBD dimulai sejak Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD sampai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Fungsi pengawasan oleh DPRD penting untuk membangun sistem akuntabilitas terhadap rakyat. Kedua, Kendala- Kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pengawasan APBD di Kota Pagaralam adalah: Kendala Internal, Belum adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme pengawasan, Kurang keahlian anggota DPRD Kota Pagaralam dibidang tertentu yang menjadi objek pengawasan; Sumber Daya Manusia DPRD yang terbatas; Adanya Komunikasi dan koordinasi yang tidak sejalan antar fraksi. Kendala Eksternal, kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, kurangnya koordinasi antara komisi DPRD dengan SKPD mitra kerja, Faktor politik sering tidak sejalannya antar fraksi dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan. Kendala Administratif. Kata Kunci: Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : I. Dr. Erli Salia, S.H., M.H. II. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Irwan syah
Date Deposited:	11 Jul 2026 04:36
Last Modified:	11 Jul 2026 04:36
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36758

Actions (login required)

View Item