AT THORIQ HIDAYATULLAH, NIM.502022357 (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) TANAH ATAS KETIDAKSESUAIAN PADA PETA BIDANG HASIL PENGUKURAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022357_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (687kB) | Preview
	Text 502022357_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text 502022357_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	Text 502022357_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text 502022357_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text 502022357_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022357_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) atas ketidaksesuaian peta bidang hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh di Kota Prabumulih. Permasalahan ini penting karena ketidaksesuaian antara data fisik di lapangan dengan data dalam sertifikat, khususnya peta bidang tanah, dapat menimbulkan sengketa serta mengurangi kepastian hukum bagi pemegang hak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang SHM terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui sistem pendaftaran tanah, pengukuran, serta penerbitan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur administratif di BPN seperti pengukuran ulang, mediasi, dan pembetulan data, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan apabila tidak tercapai kesepakatan. Selain itu, BPN dalam praktiknya lebih mengedepankan penyelesaian secara non-litigasi melalui pendekatan administratif dan mediasi untuk mencapai kesepakatan para pihak secara cepat dan efisien. Namun, ketidaksesuaian peta bidang tetap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa apabila tidak segera ditangani secara tepat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan ketelitian dalam proses pengukuran dan pemetaan, serta penguatan sistem administrasi pertanahan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr. Nur Husni Emilson,S.H.,S.Pn.,M.H 2. Heni Marlina, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Sertifikat Hak Milik, Peta Bidang Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Sengketa Tanah
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	04 Jul 2026 06:42
Last Modified:	04 Jul 2026 06:42
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36737

Actions (login required)

View Item