HAIRODIN, NIM : 91224065 (2026) PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH YANG MELANGGAR DISIPLIN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91224065_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 91224065_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)
	Text 91224065_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (637kB)
	Text 91224065_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text 91224065_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text 91224065_FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH YANG MELANGGAR DISIPLIN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK. Oleh Hairodin Disiplin kerja merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh ASN, sebab menyangkut pemberian pelayanan publik, namun ironisnya, kualitas etos kerja dan disiplin kerja ASN secara umum masih terrgolong rendah ini disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para ASN. Permasalahan tersebut antara lain kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang ditempuh namun, pemerintah terus berusaha melakukan reformasi birokrasi ditubuh ASN. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: Bagaimanakah Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Prabumulih yang melanggar Disiplin Dalam Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ? dan apakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Praumulih yang melanggar Disiplin Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik? Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yaitu sebagai pendekatan utama dalam menggali bahan hukum. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Prabumulih yang melanggar Disiplin telah menurunkan tingkat pelanggaran disiplin yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi tersebut cukup efektif. Penerapan Sanksi tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Surat Edaran Walikota Prabumulih Nomor 800/073/BKPSDM.V/2022 tentang Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara; Keputusan Walikota Palembang Nomor 007/KPTS/BKPSDM-V/2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin ASN; dan Keputusan Walikota Palembang Nomor 008/KPTS/BKPSDMV/ 2022 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN; 2).Kendala dalam pemberian hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui BKPSDM Kota Prabumulih terletak pada faktor penegak hukum/aparatur dan faktor budaya. Dari faktor penegak hukum/aparatur, yaitu Pejabat Tim Pemeriksa dan Tim Pertimbangan tidak di fokus pada tugas sebagai Tim Pemeriksa karena pejabat yang ditunjuk memiliki kesibukan dan aktifitas tupoksi tugas dan tanggung jawab jabatan pokoknya masing-masing. Sedangkan dari faktor budaya kesadaran hukum yaitu : kurangnya tanggung jawab atasan langsung; dan SKPD langsung melimpahkan kasus dugaan pelanggaran disiplin ke BKPSDM. Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pegawai Negeri Sipil.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: 1. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H. 2. Dr. Mulyadi Tanzili S.H. M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pegawai Negeri Sipil.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Irwan syah
Date Deposited:	04 Jul 2026 04:35
Last Modified:	04 Jul 2026 04:35
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36735

Actions (login required)

View Item