ADI BALADIKA, NIM : 91224006 (2026) PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA NOMOR 153 PK/Pdt/2024 MENGENAI PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91224006_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text 91224006_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (789kB)
	Text 91224006_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (783kB)
	Text 91224006_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB)
	Text 91224006_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (14MB)
	Text 91224006_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (543kB)
	Text 91224006_FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (19MB)

Abstract

ABSTRAK PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA NOMOR 153 PK/Pdt/2024 MENGENAI PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA Oleh : ADI BALADIKA Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024 berawal dari sebuah perjanjian adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga pihak yang dirugikan menggugat kepengadilan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri), tingkat banding (Pengadilan Tinggi), tingkat kasasi (Mahkamah Agung) sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali hingga perkara tersebut diputus melaluiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka dan berfokus pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan), teori hukum dan doktrin. Hasil penelitian tesis ini adalah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit Modal Kerja belum mempedomani Pasal 1365 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 dan asas Nullum judicium sine lege processuali yang mengandung makna bahwa hak seseorang untuk mengajukan, membela, atau memperjuangkan haknya di depan pengadilan tidak boleh dibatasi kecuali secara tegas diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, Dalam perkara a quo juga telah terjadi kerugian telah nyata, hubungan kausal telah terjadi dan hak gugat telah lahir, sehingga tidak terpenuhi unsur prematuritas.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit Modal Kerja bagi Pemohon Peninjauan Kembali belum memberikan keadilan. Perkara a quoyaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diwajibkan menunggu inkracht pidana, maka proses dapat tertunda bertahun-tahun tentunya kepastian hukum bagi korban terabaikan yang bertentangan dengan asas peradilan efektif(peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan) dan prinsip access to justice (hak atas akses ke pengadilan), due process of law (proses hukum yang adil) dan legalitas dalam hukum acara (pembatasan prosedural harus berbasis norma tertulis). Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali, Perdata, Kredit Modal Kerja.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. 2. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci:Pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali, Perdata, Kredit Modal Kerja.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Irwan syah
Date Deposited:	01 Jul 2026 02:21
Last Modified:	01 Jul 2026 06:03
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36724

Actions (login required)

View Item