NURULANNINGSIH, NIM: 91224011 (2026) IMPLEMENTASI HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PALEMBANG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91224011_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 91224011_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text 91224011_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB)
	Text 91224011_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text 91224011_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text 91224011_FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Abstrak Implementasi Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Oleh: Nurulanningsih Latar belakang penelitian didasarkan pada rendahnya produktivitas Perda yang berasal dari inisiatif DPRD dibandingkan dengan usulan pemerintah daerah. Terdapat dua permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yakni Bagaimana implementasi pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kota Palembang tahun 2019—2024 dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Apa saja kendala yang dihadapi DPRD Kota Palembang tahun 2019—2024 dalam mengimplementasikan hak inisiatif untuk mengusulkan rancangan Perda. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam dengan Ketua dan Anggota Badan Legislasi, Wakil Ketua Panitia Khusus, dan Kepala Bagian Legislasi DPRD Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif DPRD masih belum optimal, terlihat dari minimnya jumlah Raperda inisiatif yang disetujui menjadi Perda dalam kurun waktu lima tahun. Kendala utama meliputi keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD, dominasi eksekutif dalam proses legislasi, rendahnya partisipasi publik, dinamika politik internal, serta terbatasnya dukungan anggaran dan sumber daya sekretariat. Selain itu, beberapa usulan Raperda tidak memenuhi kelayakan substantif dan formal sesuai prinsip legislasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan hak inisiatif DPRD membutuhkan peningkatan kapasitas legislasi, perbaikan mekanisme koordinasi dengan eksekutif, serta peningkatan partisipasi publik. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi perbaikan tata kelola legislasi daerah ke depan. Kata kunci: DPRD, hak inisiatif, Peraturan Daerah

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: 1. Dr. Erli Salia, S.H., M.H. 2. Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: DPRD, hak inisiatif, Peraturan Daerah
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Irwan syah
Date Deposited:	29 Jun 2026 03:24
Last Modified:	29 Jun 2026 03:24
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36717

Actions (login required)

View Item