M. NOER ARISTYADHI, NIM : 502020238 (2026) KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI. Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text 502020238_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502020238_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (601kB)
	Text 502020238_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (943kB)
	Text 502020238_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	Text 502020238_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB)
	Text 502020238_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (919kB)
	Text 502020238_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI M. Noer Aristyadhi Saksi mahkota adalah saksi yang memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa pidana dan memberikan kesaksian yang objektif. Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, dikenal beberapa macam saksi, salah satunya adalah saksi mahkota. Peradilan Indonesia dalam sidang pembuktian perkara pidana banyak terjadi seorang terpidana di jadikan saksi mahkota, bahkan kesaksiannya dianggap istimewa dan terkadang kesaksian tersebut sangat menentukan. Dalam ketentuan KUHAP, pemeriksaan saksi mahkota hanya merupakan pengembangan dari ketentuan Pasal 142 KUHAP. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah kedudukan hukum saksi mahkota dalam mengungkap perkara tindak pidana di persidangan pengadilan? 2. Apakah akibat hukumnya, jika saksi mahkota menolak memberikan keterangan di persidangan pengadilan?. Untuk mengetahui peranan saksi mahkota dalam suatu perkara tindak pidana di sistem peradilan pidana dan mengetahui bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam putusan perkara tindak pidana di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan skripsi ini adalah merupakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis. Berdasarkan hasil penelitian Peranan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia, adalah untuk menemukan kebenaran materil, agar proses pembuktian cepat dan sederhana, memenuhi standar batas minimum pembuktian, menegakan keadilan publik terhadap tindak pidana serta menentukan tuntutan pidana terhadap masing-masing pelaku sesuai perannya. Menurut Kaedah Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 224 KUHP memberikan ketentuan bahwa siapa saja termasuk saksi mahkota yang dipanggil sebagai saksi, menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Kata Kunci : Saksi Mahkota, Tindak Pidana, Pengadilan Negeri

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H 2. Indrajaya, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Saksi Mahkota, Tindak Pidana, Pengadilan Negeri
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	04 Jul 2026 03:35
Last Modified:	04 Jul 2026 03:35
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36669

Actions (login required)

View Item