SINTA MAHALIA, NIM : 502022173 (2026) ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI DAMPAK PENOLAKAN POLIGAMI OLEH SUAMI (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG). Skripsi thesis, Fakultas Hukum.
|
Text
502022173_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
502022173_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB) |
||
|
Text
502022173_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB) |
||
|
Text
502022173_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (22kB) |
||
|
Text
502022173_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB) |
||
|
Text
502022173_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
||
|
Text
502022173_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI DAMPAK PENOLAKAN POLIGAMI OLEH SUAMI (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG) SINTA MAHALIA Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum bagi istri sebagai korban KDRT oleh suami akibat penolakan poligami, serta untuk mengetahui proses dan faktor penghambat pada pihak Polrestabes Palembang dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap kasus KDRT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang didukung oleh bahan hukum primer dari hasil wawancara, dan bahan hukum sekunder sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga akibat penolakan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di Polrestabes Palembang, perlindungan diberikan melalui Unit PPA dalam bentuk penerimaan laporan, pendampingan, dan penyidikan yang menjamin rasa aman serta keadilan bagi korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum korban, tekanan untuk mencabut laporan, dan belum optimalnya penanganan aparat. Penegakan hukum pada tingkat penyidikan di Polrestabes Palembang masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian karena saksi enggan terlibat dan adanya tekanan keluarga yang mendorong korban berdamai atau mencabut laporan. Akibatnya, banyak kasus tidak berlanjut ke tahap penyidikan. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dari aparat, jaminan perlindungan bagi korban, peningkatan kerja sama dengan lembaga pendamping, serta sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran hukum meningkat dan kekerasan rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Istri Korban, Suami, KDRT, Penolakan Poligami
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1. Luil Maknun, S.H.,M.H 2. M. Novrianto, S.H., M.H |
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Istri Korban, Suami, KDRT, Penolakan Poligami |
| Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
| Date Deposited: | 29 Jun 2026 02:25 |
| Last Modified: | 29 Jun 2026 02:25 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36656 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
