Muhammad Femas, NIM. 502022160 (2026) STATUS HAK ANAK HASIL PERKAWINAN YANG TIDAK MEMILIKI LEGALITAS MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022160_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text 502022160_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text 502022160_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text 502022160_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text 502022160_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text 502022160_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (12MB)
	Text 502022160_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (16MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status perdata anak dari perkawinan yang tidak tercatat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status anak, khususnya dalam aspek administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan melalui penetapan pengadilan Putusan Nomor 212/Pdt.P/2025/PN-Palembang, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak diakui sebagai anak sah secara administratif karena tidak adanya pencatatan perkawinan. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Hubungan tersebut mencakup hak atas identitas, nafkah, dan perlindungan hukum. Selanjutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak tanpa diskriminasi melalui mekanisme hukum, antara lain penetapan pengadilan dan pencatatan administrasi kependudukan. Dengan demikian, meskipun terdapat kendala administratif, perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak tetap harus diutamakan dalam sistem hukum Indonesia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H. 2. Sarah, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan Tidak Tercatat, Perlindungan Hukum, Status Anak
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	01 Jul 2026 06:50
Last Modified:	01 Jul 2026 06:50
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36648

Actions (login required)

View Item