maliki rizawardana, NIM 502020212 (2025) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT ADANYA SURAT PERDAMAIAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502020212_BAB 1_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (23MB) | Preview
	Text 502020212_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB) | Request a copy
	Text 502020212_Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB) | Request a copy
	Text 502020212_Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB) | Request a copy
	Text 502020212_Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text 502020212_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text 502020212_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy
	Text 502020212_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (53MB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya kasus kecelakaan lalu lintas di indonesia yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materil. Dalam praktik pradilan, penyelesaian kasus macam ini sering disertai surat perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarganya. Surat perdamaian dipandang sebagai wujud tanggung jawab moral pelaku sekaligus sarana rekonsiliasi sosial, namun secara yuridis tidak menghapus sifat melawan hukum dan tindak pidana.hal ini menimbulkan isu penting terkait sejauh mana surat perdamaian dapat memengaruhi putusan hakim dalam kerangka hukum pidana yang menuntut kepastian hukum dan keadilan substantif. Permasalahan yang di kaji meliputi: (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas akibat adanya surat perdamaian;dan (2) apa akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan,konseptual, dan yurisprudensi. Data di peroleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum premier,sekunder,dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat perdamaian tidak menghapus pertanggung jawaban pidana pelaku, tetapi dapat menjadi faktor yang meringankan. hakim menilai validitas,otentisitas, dan realisasi kompensasi dalam perdamaian,serta mempertimbangkan dampak sosialnya. pada tahap penyidikan dan penuntutan surat perdamaian di jadikan dapat dijadikan dasar pemberhentian perkara bila syarat restorative justice terpenuhi di atur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 dan perja nomor 1`5 tahun 2020. Pada perisdangan surat perdamaian hanya diposisikan sebagai alasan meringankan yang dapat memengaruhi jenis dan berat pidana, misalnya pidana bersyarat atau denda. Dengan demikian surat perdamaian berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sejalan dengan prinsip restorative justice yang kini diakomodasi melalui Perma nomor 1 tahun 2024. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Surat perdamaian, Kecelakaan Lalu Lintas, Restorative Justice.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. 2. Abdul Jafar, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Surat perdamaian, Kecelakaan Lalu Lintas, Restorative Justice.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	06 Jun 2026 04:25
Last Modified:	06 Jun 2026 04:25
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36636

Actions (login required)

View Item