Muhammad Khadafi, NIM.502022227 (2026) EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2025/PN PALEMBANG). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022227_BAB 1_ DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text 502022227_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)
	Text 502022227_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	Text 502022227_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text 502022227_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text 502022227_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text 502022227_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan pidana denda dalam putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, khususnya pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Palembang, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya penerapan pidana denda dalam perkara korupsi, yang seringkali tidak memberikan efek jera maupun pemulihan kerugian negara secara maksimal.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana denda dalam perkara korupsi ASN di Pengadilan Tipikor Palembang belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya kemungkinan penggantian pidana denda dengan pidana kurungan apabila denda tidak dibayar, sehingga mengurangi tujuan pemidanaan sebagai sarana pemulihan kerugian negara dan efek jera. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, termasuk besarnya kerugian negara, peran terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.Kesimpulannya, efektivitas pidana denda dalam perkara korupsi masih perlu ditingkatkan melalui penguatan mekanisme eksekusi dan kebijakan hukum yang lebih tegas. Disarankan agar penerapan pidana denda disertai dengan upaya optimalisasi pengembalian kerugian negara serta pembaruan regulasi yang dapat meminimalisir penggantian denda dengan pidana kurungan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr. Erli Salia, S.H., M.H. 2. Desni Raspita, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	pidana denda, tindak pidana korupsi, aparatur sipil negara
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	05 Jun 2026 03:33
Last Modified:	05 Jun 2026 03:33
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36623

Actions (login required)

View Item