DWIKY PATRA RAMANDA, NIM. 502022252 (2026) PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022252_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022252_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text 502022252_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text 502022252_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text 502022252_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	Text 502022252_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (905kB)
	Text 502022252_COVER SAMPAI LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pelaksanaan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan DPRD Provinsi sebagai unsur penting dalam mewujudkan prinsip demokrasi dan mekanisme checks and balances di tingkat daerah. DPRD Provinsi menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memastikan kebijakan, peraturan daerah, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan peran DPRD Provinsi serta pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung studi pustaka serta data penunjang melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Provinsi secara normatif berkedudukan sejajar dan bermitra dengan pemerintah daerah serta memiliki kewenangan pengawasan melalui instrumen hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala politik, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya tindak lanjut hasil pengawasan, sehingga diperlukan penguatan peran kelembagaan DPRD untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. 2. Indrajaya, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	DPRD Provinsi, Fungsi Pengawasan, Pemerintahan Daerah.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Konstitusional dan Administratif Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	02 Jul 2026 06:25
Last Modified:	02 Jul 2026 06:25
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36616

Actions (login required)

View Item