MUHAMAD ADZAN, NIM. 502022291 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT CEK PENARIKAN UANG PADA BANK MANDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid.B/2025/PN.PLG). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022291_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022291_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text 502022291_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	Text 502022291_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)
	Text 502022291_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text 502022291_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022291_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dokumen serta mengganggu stabilitas transaksi, khususnya dalam sektor perbankan yang sangat bergantung pada prinsip kepercayaan. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga berpotensi melemahkan integritas sistem hukum serta liredibilitas lembaga keuangan. Permasalahan menladi semakin kompleks apabila tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam bentuk penyertaan (deelneming), di mana terdapat pembagian peran dan kerja sama antar pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pemalsuan surat cek penarikan uang serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor 3Eid.B/2025lPN Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungiawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta (medepleger) dapat dikenakan berdasarkan Pasal 263 KUHP jo. Pasal 55 KUHP apabila terbukti adanya unsur kesengajaan dan keda sama sadar dalam melakukan tindak pidana. Meskipun pelaku tidak secara langsung melakukan pemalsuan surat, penggunaan surat palsu dengan kesadaran penuh tetap memenuhi unsur delik dan dapat dimintai pertanggungiawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam putusan mencerminkan upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dongan memperhatikan peran masing-masing terdakwa, sikap kooperatif serta adanya pemulihan kerugian. Namun demikian, penjatuhan pidana masih menimbulkan perdebatan terkait proporsionalitas hukuman, sehingga diperlukan optimalisasi dalam penerapan sanksi pidana agar lebih mencerminkan tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan efek jera dan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr..Suharyono, S.H., M.H 2. M. Novrianto, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan, Pemalsuan Surat
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	04 Jun 2026 04:51
Last Modified:	04 Jun 2026 04:51
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36600

Actions (login required)

View Item