Dewi Oktaviana, 502022340 (2026) Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dan Penolakan Permohonan Praperadilan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Putusan No. 15/Pid.Pra/2025/PN.Palembang). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502022340_COVER_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (857kB) |
|
|
Text
502022340_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (65kB) |
|
|
Text
502022340_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (116kB) |
|
|
Text
502022340_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (17kB) |
|
|
Text
502022340_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (76kB) |
|
|
Text
502022340_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text
502022340_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Praperadilan merupakan instrumen pengawasan dalam hukum acara pidana yang berfungsi menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penetapan tersangka. Mekanisme ini bertujuan melindungi hak asasi individu agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Perkembangan hukum menunjukkan bahwa objek praperadilan tidak lagi terbatas pada penangkapan dan penahanan, tetapi juga meliputi penetapan tersangka sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan praperadilan serta mengidentifikasi alasan penolakan tersebut dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Pra/2025/PN.Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praperadilan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Palembang menolak permohonan praperadilan karena penetapan tersangka oleh penyidik telah memenuhi persyaratan hukum, yaitu adanya bukti permulaan yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Selain itu, hakim berpendapat bahwa praperadilan hanya berwenang menilai aspek prosedural tindakan penyidik, bukan memeriksa pokok perkara pidana. Oleh sebab itu, penetapan tersangka dalam perkara KDRT tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan permohonan praperadilan ditolak. Kata Kunci: Praperadilan, Pertimbangan Hukum Hakim, Penetapan Tersangka, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: 1. Dr. Reny Okpirianty, S.H.,M.Hum. 2. Hj. Siti Mardiyati, S.H.,M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | Praperadilan, Pertimbangan Hukum Hakim, Penetapan Tersangka, Kekerasan Dalam Rumah Tangga. |
| Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Acara Pidana |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
| Date Deposited: | 02 Jun 2026 06:09 |
| Last Modified: | 02 Jun 2026 06:09 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36545 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
