VIRA RAMADHANI, NIM.502022267 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENAWARKAN DAN MENJUAL ROKOK TANPA CUKAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 620/PID.SUS/2025//PN PLG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022267_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022267_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (650kB)
	Text 502022267_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (588kB)
	Text 502022267_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB)
	Text 502022267_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (502kB)
	Text 502022267_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (991kB)
	Text 502022267_COVER SAMPAI LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi permasalahan serius terkait peredaran rokok tanpa pita cukai yang merugikan penerimaan negara sekaligus mengancam kesehatan masyarakat, mengingat Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia. Rokok diwajibkan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan kewajiban fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, namun pelanggaran terhadap ketentuan ini masih kerap terjadi, salah satunya sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 620/Pid.Sus/2025/PN Plg. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menawarkan dan menjual rokok tanpa pita cukai serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai unsur kesalahan (Schuld) pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) melalui pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis data primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan data sekunder berupa literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang memberikan rasa keadilan karena apa yang sudah dilakukan terdakwa sudah merugikan negara dan tidak memberikan efek jera. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai Rp1.432.070.200,00. Sementara sanksi dalam putusan terdakwa hanya dikenai pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 2 kali nilai cukai Rp286.414.040,00. Berdasarkan fakta yuridis yang demikian, seharusnya majelis hakim tidak terlalu mudah memberikan keringanan pidana hanya berdasarkan pertimbangan non-yuridis yang bersifat umum dan subjektif. sanksi yang diberikan majelis hakim tidak sebanding dengan beratnya dampak perbuatan terdakwa terhadap keuangan negara dan ketertiban hukum. Pidana yang lebih setimpal mungkin akan memberikan efek jera yang lebih nyata sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	PEMBIMBING : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. 2. M. Novrianto, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	KATA KUNCI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, ROKOK TANPA PITA CUKAI, UNSUR KESALAHAN, PUTUSAN HAKIM.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	25 May 2026 06:27
Last Modified:	25 May 2026 06:27
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36512

Actions (login required)

View Item