NANDA BINTANG APRILIA, NIM.502022266 (2026) PENERAPAN SANKSI KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA MENGULAK KECAMATAN MADANG SUKU 1 KABUPATEN OKU TIMUR). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022266_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022266_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (584kB)
	Text 502022266_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text 502022266_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text 502022266_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (877kB)
	Text 502022266_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	Text 502022266_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perkawinan dalam masyarakat adat tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berkaitan erat dengan nilai, norma, dan keharmonisan komunitas adat. Di Desa Mengulak, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, masih dikenal praktik penerapan sanksi adat berupa perkawinan terhadap pasangan muda-mudi yang melanggar norma kesusilaan, khususnya ketentuan batas waktu berada di luar rumah. Praktik ini kerap disebut sebagai “kawin paksa” dalam perspektif hukum nasional, namun oleh masyarakat setempat dipahami sebagai mekanisme adat untuk menjaga kehormatan keluarga dan ketertiban sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yaitu: (1) penerapan sanksi kawin paksa dalam perspektif hukum adat dan (2) akibat hukum dari penerapan sanksi kawin paksa ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan ? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi kawin paksa di Desa Mengulak dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama, sehingga tidak dilaksanakan secara sepihak. Dalam perspektif hukum adat, sanksi ini dipandang sebagai upaya pemulihan keseimbangan sosial. Namun, dari sudut pandang hukum perkawinan nasional, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan batas usia perkawinan dan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar nilai budaya tetap terjaga tanpa mengesampingkan perlindungan hukum bagi individu.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	PEMBIMBING : 1. H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum 2. Dea Justicia Ardha , S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	KATA KUNCI: Kawin Paksa, Adat, Hukum Perkawinan
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Adat Ilmu Hukum > Hukum Keluarga dan Perkawinan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	23 May 2026 06:43
Last Modified:	23 May 2026 06:43
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36511

Actions (login required)

View Item