MUHAMMAD RICKY AFIAZALY, NIM : 502022148 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LAPAS SEBAGAI BENTUK OBSTRUCTION OF JUCTICE DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II B KAYUAGUNG). Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text 502022148_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022148_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB)
	Text 502022148_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text 502022148_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (24kB)
	Text 502022148_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text 502022148_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022148_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LAPAS SEBAGAI BENTUK OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS II B KAYUAGUNG) MUHAMMAD RICKY AFIAZALY Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk obstruction of justice dalam sistem pemasyarakatan, dengan studi kasus di Lapas Kelas II B Kayuagung. Fenomena pelarian narapidana menjadi persoalan serius dalam sistem pemasyarakatan karena tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban, tetapi juga berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melarikan diri serta mengkaji apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk obstruction of justice. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarian narapidana pada dasarnya belum diatur secara tegas sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia, melainkan lebih banyak dikenakan sanksi administratif berupa sanksi disiplin di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelarian narapidana dapat dikategorikan sebagai bentuk obstruction of justice karena tindakan tersebut menghambat pelaksanaan proses hukum dan pembinaan yang sedang berjalan. Kasus pelarian narapidana di Lapas Kelas II B Kayuagung pada tahun 2024 menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, keterbatasan jumlah petugas, serta kondisi overkapasitas yang memperbesar peluang terjadinya pelarian. Selain itu, terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan yang mengakibatkan kurang optimalnya penegakan hukum terhadap pelarian narapidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelarian narapidana memiliki implikasi hukum yang serius terhadap sistem pemasyarakatan dan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk obstruction of justice, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan sistem pengawasan dan keamanan di lembaga pemasyarakatan guna mencegah terjadinya pelarian narapidana di masa yang akan datang. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, narapidana, pelarian, obstruction of justice, lembaga pemasyarakatan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Luil Maknun, S.H., M.H 2. Abdul Jafar, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, narapidana, pelarian, obstruction of justice, lembaga pemasyarakatan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	02 Jun 2026 03:18
Last Modified:	02 Jun 2026 03:18
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36490

Actions (login required)

View Item