PERTANGGUNGJAWAB PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DARI KESATUAN DINAS MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025)

ARIEF RIZQI RAMDHANI, NIM : 502022211 (2026) PERTANGGUNGJAWAB PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DARI KESATUAN DINAS MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025). Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

[img]
Preview
Text
502022211_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502022211_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (266kB)
[img] Text
502022211_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (326kB)
[img] Text
502022211_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (127kB)
[img] Text
502022211_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (373kB)
[img] Text
502022211_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
502022211_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DARI KESATUAN DINAS MILITER (STUDI PUTUSAN NOMOR 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025) ARIEF RIZQI RAMDHANI Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berdampak pada terganggunya disiplin, ketertiban, dan kehormatan institusi militer. Desersi sebagai pelanggaran hukum militer mencerminkan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban dinas yang dapat memengaruhi kesiapan operasional serta stabilitas satuan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku desersi menjadi sangat penting guna menjaga integritas dan profesionalitas prajurit dalam menjalankan tugas negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana prajurit TNI yang melakukan desersi dari kesatuan dinas militer berdasarkan Putusan Nomor 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025, dan (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara desersi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana prajurit yang melakukan desersi didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu adanya perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam jangka waktu tertentu serta adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, keterangan saksi, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa secara objektif dan proporsional. Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim mencerminkan penerapan hukum yang mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta berperan dalam menjaga disiplin dan integritas prajurit militer. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Desersi, Militer, Pertimbangan Hakim

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H 2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Desersi, Militer, Pertimbangan Hakim
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 02 Jun 2026 03:17
Last Modified: 02 Jun 2026 03:17
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36486

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.