ARIEF RIZQI RAMDHANI, NIM : 502022211 (2026) PERTANGGUNGJAWAB PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DARI KESATUAN DINAS MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025). Skripsi thesis, Fakultas Hukum.
|
Text
502022211_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
502022211_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB) |
||
|
Text
502022211_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB) |
||
|
Text
502022211_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB) |
||
|
Text
502022211_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB) |
||
|
Text
502022211_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
||
|
Text
502022211_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DARI KESATUAN DINAS MILITER (STUDI PUTUSAN NOMOR 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025) ARIEF RIZQI RAMDHANI Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berdampak pada terganggunya disiplin, ketertiban, dan kehormatan institusi militer. Desersi sebagai pelanggaran hukum militer mencerminkan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban dinas yang dapat memengaruhi kesiapan operasional serta stabilitas satuan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku desersi menjadi sangat penting guna menjaga integritas dan profesionalitas prajurit dalam menjalankan tugas negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana prajurit TNI yang melakukan desersi dari kesatuan dinas militer berdasarkan Putusan Nomor 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025, dan (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara desersi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana prajurit yang melakukan desersi didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu adanya perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam jangka waktu tertentu serta adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, keterangan saksi, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa secara objektif dan proporsional. Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim mencerminkan penerapan hukum yang mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta berperan dalam menjaga disiplin dan integritas prajurit militer. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Desersi, Militer, Pertimbangan Hakim
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H 2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H |
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Desersi, Militer, Pertimbangan Hakim |
| Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
| Date Deposited: | 02 Jun 2026 03:17 |
| Last Modified: | 02 Jun 2026 03:17 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36486 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
