RELAWAN ABDI INSANI, NIM. 502022188 (2026) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG TUA TIRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022188_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text 502022188_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text 502022188_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 502022188_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text 502022188_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022188_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text 502022188_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua tiri merupakan bentuk penyalahgunaan relasi kuasa dan kepercayaan dalam lingkup keluarga. Perbuatan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait dasar dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam sistem hukum pidana Indonesia.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua tiri sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana serta unsur-unsur tindak pidana yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua tiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi unsur tindak pidana, meliputi adanya perbuatan melawan hukum berupa persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak, unsur kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan yang lebih khusus dan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP, sebagai bentuk kebijakan hukum pidana yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas. Kedudukan orang tua tiri dalam struktur keluarga yang memiliki relasi dominasi dan tanggung jawab pengasuhan memperkuat dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana karena mencerminkan penyalahgunaan kepercayaan terhadap anak sebagai korban.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dosen Pembimbing : 1. Dr.Ismail Pettanasse, S.H., M.H. 2. Sarah, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kekerasan Seksual terhadap Anak, Orang Tua Tiri, Perlindungan Anak, Pertanggungjawaban Pidana.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	25 May 2026 06:55
Last Modified:	25 May 2026 06:55
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36478

Actions (login required)

View Item