ARISANDY PERMANA PAZA, NIM. 502022263 (2026) KEDUDUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM PERDATA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502022263_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text 502022263_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text 502022263_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 502022263_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (490kB)
	Text 502022263_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Download (782kB)
	Text 502022263_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 502022263_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum terhadap hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam kepemilikan harta warisan menurut hukum perdata Indonesia, serta mengkaji mekanisme pengawasan pelaksanaan hak waris tersebut. Permasalahan yang diangkat berfokus pada bagaimana pengaturan normatif mengenai hak waris ODGJ dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta bagaimana efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan hak tersebut dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan terkait lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis ODGJ tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak keperdataan, termasuk hak untuk memperoleh dan memiliki harta warisan. Ketidakcakapan hukum ODGJ tidak menghapus hak warisnya, melainkan hanya membatasi kewenangan bertindak secara mandiri, sehingga diperlukan mekanisme pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengawasan terhadap pelaksanaan hak waris ODGJ dilakukan melalui peran pengadilan, pengampu, keluarga, serta Balai Harta Peninggalan (BHP). Namun, dalam praktik masih terdapat berbagai kendala, seperti tidak dilakukannya penetapan pengampuan secara resmi, lemahnya pengawasan terhadap pengampu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan harta warisan, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif serta peningkatan efektivitas pengawasan oleh negara guna menjamin perlindungan hak waris ODGJ secara optimal dan berkeadilan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dosen Pembimbing : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. 2. Abdul Jafar, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hak waris, pengampuan, pengawasan, hukum perdata Indonesia.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	05 Jun 2026 03:57
Last Modified:	05 Jun 2026 03:57
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36471

Actions (login required)

View Item