M. FARREL AL HARITS, NIM : 502022304 (2026) ANALISIS YURIDIS HUKUM PERDATA BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP TANAH TERLANTAR OLEH BPN KABUPATEN OKI. Skripsi thesis, Fakultas Hukum.

Preview	Text 502022304_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502022304_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB)
	Text 502022304_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	Text 502022304_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text 502022304_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (515kB)
	Text 502022304_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022304_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS HUKUM PERDATA BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP TANAH TERLANTAR OLEH BPN KABUPATEN OKI M. FARREL AL HARITS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan hukum perdata bagi pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila pemegang hak keberatan atas penetapan tersebut. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana kedudukan hukum hak atas tanah setelah ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta bagaimana bentuk perlindungan dan upaya hukum yang tersedia bagi pemegang hak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dan studi kepustakaan melalui kajian peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak terkait di Kantor BPN Kabupaten OKI. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tanah sebagai tanah terlantar berdampak pada hapusnya hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, sehingga hak atas tanah tersebut dapat dicabut oleh negara tanpa pemberian ganti rugi, karena dianggap sebagai akibat kelalaian pemegang hak dalam memenuhi kewajibannya. Namun demikian, pemegang hak tetap memiliki perlindungan hukum melalui upaya administratif dan upaya hukum ke peradilan, baik melalui gugatan perdata maupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perlindungan hukum ini penting untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam pemanfaatan tanah dan hak individu sebagai pemegang hak atas tanah. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Tanah Terlantar, Badan Pertanahan Nasional.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Syamsul, S.H., M.KN., CTL 2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Tanah Terlantar, Badan Pertanahan Nasional.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	25 May 2026 06:49
Last Modified:	25 May 2026 06:49
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36456

Actions (login required)

View Item