KHANSA THABITA, 502022203 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DI LAKUKAN OLEH KARYAWAN SWASTA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1506/PID.B/2024/PN PLG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502022203_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502022203_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB)
	Text 502022203_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (392kB)
	Text 502022203_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text 502022203_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text 502022203_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502022203_COVER SAMPAI LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan swasta berdasarkan Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Palembang. Penggelapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sering terjadi dalam lingkungan kerja, khususnya yang melibatkan karyawan swasta yang dipercaya untuk mengelola keuangan atau barang milik perusahaan. Fenomena ini menjadi perhatian serius mengingat dampaknya terhadap kepercayaan dunia usaha dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus ( case Approach ) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statutory Approach ). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen terhadap Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Palembang sebagai objek utama penelitian, yang didukung dengan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 372 dan Pasal 373 mengenai penggelapan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis ) untuk menemukan kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1506/Pid.B/2024/PN Palembang telah menerapkan secara tepat unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP terhadap terdakwa yang merupakan karyawan swasta. Pertimbangan hukum Majelis Hakim menunjukkan bahwa adanya hubungan kerja yang memberikan akses dan kekuasaan terhadap barang atau uang perusahaan menjadi faktor penentu dalam pembuktian unsur “kekuasaan atas barang” dan “niat memiliki”. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap karyawan swasta yang melakukan penggelapan harus mempertimbangkan aspek-aspek khusus seperti kedudukan pelaku dalam struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggelapan yang dilakukan, serta kerugian yang ditimbulkan bagi perusahaan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, Karyawan Swasta, Putusan Pengadilan, Pasal 372 KUHP

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	PEMBIMBING : 1. YUDISTIRA RUSYDI,S.H.,M.Hum 2. JUMADI,SH.,MH
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, Karyawan Swasta, Putusan Pengadilan, Pasal 372 KUHP
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	20 May 2026 07:43
Last Modified:	20 May 2026 07:43
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36430

Actions (login required)

View Item