RANGGA YUDHA ANANDA, 502022281 (2026) TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG MERUGIKAN HAK KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

	Text 502022281_BAB I_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text 502022281_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (554kB) | Request a copy
	Text 502022281_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (475kB) | Request a copy
	Text 502022281_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (395kB) | Request a copy
	Text 502022281_DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (513kB) | Request a copy
	Text 502022281_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (970kB) | Request a copy
	Text 502022281_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana Obstruction of Justice merupakan bentuk perbuatan yang menghambat jalannya proses peradilan pidana dan berpotensi mengganggu terpenuhinya hak korban, khususnya dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Fokus penelitian ini adalah mengkaji karakteristik perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Obstruction of Justice dalam kaitannya dengan kerugian yang dialami korban, serta menelaah pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai tindakan seperti perusakan atau penghilangan alat bukti, pemberian keterangan yang tidak benar, serta upaya menyembunyikan pelaku tindak pidana termasuk dalam kategori Obstruction of Justice, karena berdampak langsung pada terganggunya proses pembuktian dan pemenuhan hak korban. Selain itu, tindakan lain yang menghambat tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan juga termasuk dalam kategori tersebut. Meskipun pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 telah disusun secara lebih sistematis, pengaturan mengenai Obstruction ofJustice tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga tersebar dalam berbagai undang-undang khusus dengan karakteristik yang berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan variasi dalam penafsiran dan penerapan hukum dalam praktik.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Atika Ismail, S.H., M.H 2. ⁠Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Obstruction of Justice, Hak Korban, Penegakan Hukum, Proses Peradilan Pidana.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Acara Pidana Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	22 May 2026 03:25
Last Modified:	22 May 2026 03:25
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/36423

Actions (login required)

View Item